PANGKALPINANG, babelaktual.com – Bak bertepuk sebelah tangan, pembentukan Tim Pencegahan Penertiban Pengendalian Pemulihan Tambang Ilegal (TP4TI) yang dulu dinamai Satgas Tambang Ilegal oleh Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin ternyata tak dikehendaki para punggawanya lewat penunjukan “setengah memaksa”.
Hal ini pun tampaknya menjadi kenyataan pahit bagi RD-begitu Ridwan dikenal. Seperti yang diketahui, lewat kesepakatan rakor bersama pengusaha tambang dan industri pertimahan di Babel pada Juni 2022 yang lalu, RD lewat kesepakatan menunjuk Thamron alias Aon sebagai ketua.
Namun nyatanya, Aon dibeberkan Ketua Komisi III DPRD Babel Adet Mastur enggan untuk menjadi ketua TP4TI ini. Hal itu diketahui Adet saat berkomunikasi langsung dengan Aon berkenan undangan DPRD Babel untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) TP4TI.
“Saya sudah melakukan komunikasi, dan kita sudah berupaya memanggil, tapi tim ini sendiri yang tidak bersedia hadir. Katanya tidak jelas. Ketuanya juga (Aon) tidak mau menjadi ketua,” kata Adet, Senin (15/8/22).
Diakui Adet, TP4TI sudah menyita perhatian pihaknya sejak dibentuk RD, lantaran keberadaan notabene pihak swasta yang akan melakukan penataan pertambangan di Babel. Dan bukan menempatkan pihak aparat penegak hukum/keamanan di TP4TI/satgas.