BERITA, BABELAKTUAL – Bawaslu secara resmi meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih secara serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 26 Juni 2024, di Gorontalo. Jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan peluncuran Posko Kawal Hak Pilih serupa termasuk pada tujuh Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.
Dengan peluncuran tersebut, masyarakat yang memiliki kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 2024 dapat menyampaikannya melalui Posko Kawal Hak Pilih di kantor maupun media sosial Bawaslu terdekat
Bawaslu mencatat, setidaknya terdapat empat kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih.
Kendala itu meliputi orang yang telah memenuhi syarat tetapi belum masuk ke dalam daftar pemilih dan orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat dalam daftar pemilih. Selain itu terdapat ketidaksesuaian identitas dalam daftar pemilih, ketidaksesuaian prosedur dalam penyusunan daftar pemilih, serta kendala lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak pilih.
“Sebagaimana Instruksi Ketua Bawaslu No. 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Posko Kawal Hak Pilih ini merupakan salah satu bentuk dari rangkaian Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang digelar sejak 26 Juni s.d. 27 November 2024,” jelas EM Osykar Ketua Bawaslu Babel dalam Siaran Pers, Rabu, (26/06/2024).
Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih sendiri meliputi lima hal. Anggota Bawaslu Babel Sahirin menjelaskan bahwa pertama selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih. Ketiga, secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan seperti di daerahkonflik, bencana, dan relokasi pembangunan). Keempat, mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih. Kelima, bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.
“Patroli pengawasan ini menjadi salah satu metode pengawasan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sebagaimana SE No. 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,” ujarnya.
“Metode lainnya di antaranya pengawasan melekat, uji petik, penyandingan data, analisis data, penelusuran, pengawasan partisipatif. Semua metode ini akan dimaksimalkan, terlebih pada kegiatan Coklit,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Babel itu.
Dilanjutkan Sahirin bahwa kerawanan Pencocokkan dan Penelitian (Coklit) Dalam penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024, tahapan Coklit merupakan salah satu subtahapan dengan
kerawanan paling banyak. Kerawanan tersebut meliputi 10 kerawanan prosedur dan 10 kerawanan akurasi data.
10 Kerawanan prosedur adalah:
a. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung.
b. Pantarlih melakukan Coklit. menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu.
c. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain.
d. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu.
e. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat.
f. Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat.
g. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit.
