Selain itu permintaan pembeli tersebut tidak hanya kepada pimpinan namun juga kepada semua anggota DPRD. Baik yang memegang jabatan selaku pimpinan komisi pimpinan fraksi pimpinan pendek dengan baik maupun yang juga melalui surat yang sama.
“Jadi sejak menerima tunjangan transportasi, kami pastikan sudah tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan termasuk fasilitas yang melekat, seperti sopir biaya perawatan dan lain-lain menurut kami tidak ada dan pelanggaran di sini,” tukasnya.
Periode 2019-2024 pagi sejak dilantik Amri mengklaim dirinya tidak pernah menerima mobil jabatan dan langsung di transfer ke gaji.
“Itu yang mengagetkan kami dan DPRD tidak pernah menerima rekomendasi atas temuan akan tunjangan ini, baik oleh Inspektur ataupun BPK, misal rekomendasi menyatakan kami tidak boleh menerima atau tidak boleh membayar sehingga harus dikembalikan, sebagai aturan pencegahan yang dilakukan dalam hal ini ke kami,” sebutnya.
Tidak fair bahwa atas dugaan itu mereka langsung memutuskan tidak boleh tanpa atas dasar temuan audit sehingga kami pun merasa terjebak dengan gaji yang ditransfer bendahara.
Amri juga menilai ada unsur tebang pilih yang dialamatkan kepada dirinya mengingat kendaraan dinas tidak hanya berlaku bagi pimpinan saja, namun juga seluruh anggota DPRD.
“Waktu itu dan juga kami tahu dilakukan oleh teman-teman DPRD kabupaten kota di Babel Indonesia dalam hal pengembalian kendaraan dinas jabatan yang pastinya menurut hemat kami pengguna anggaran sudah memahami sudah mengetahui aturan yang pada waktu itu,” pungkasya.
(DN)
