BERITA, BABELAKTUAL – Setelah melalui serangkaian diskusi dan perdebatan yang panjang, ketegangan antara masyarakat penambang rakyat dan PT Timah Tbk akhirnya mencapai titik terang.
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bersama dengan Pemerintah Provinsi, berhasil memediasi pertemuan penting yang mempertemukan kedua belah pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tanjung Pendam pada Senin, 3 November 2025, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Gubernur Babel Hidayat Arsani, perwakilan Forkopimda, para Bupati/Walikota, serta Direktur Utama PT Timah.
Forum ini menghasilkan dua kesepakatan utama yang dianggap sebagai langkah signifikan dalam menyelesaikan polemik tambang rakyat di Babel.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa kesepakatan ini lahir dari semangat bersama untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para penambang rakyat, dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Yang salah itu oknum mitra. Dirut PT Timah dan Gubernur sepakat, jika ada mitra yang membeli timah dengan harga tidak layak, izinnya akan dicabut. Itu sudah clear,” tegas Didit usai rapat.
