PANGKALPINANG, babelaktual.com – Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pertambangan Timah dan Ponton Isap Produksi (PIP) dalam Rangka Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) pada Kamis (27/10/2022) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kep. Babel, dilaksanakan atas arahan Kemenko Polhukam untuk menyikapi adanya laporan masyarakat terkait pertambangan.
Pimpinan rapat, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin mengatakan laporan masyarakat ini yaitu mengeluhkan mengenai susahnya melakukan penambangan ilegal.
“Kami menyambut baik kunjungan Ibu dan bapak Staf Ahli dari Kemenko Polhukam. Bagi kita di Pemprov Kepulauan Babel ini adalah dukungan semangat dan kami sangat berbesar hati bahwa beliau-beliau punya perhatian jadi tinggal disampaikan dalam rakor ini,” ujar Pj. Gubernur Ridwan Djamaluddin.
Dijelaskan Pj. Gubernur, pada dasarnya pemerintah ingin agar pertambangan ini tidak membahayakan pelakunya, tidak merusak lingkungan, dan tidak merugikan negara.
“Prinsip itu dilakukan tinggal bagaimana kita melayani masyarakat agar yang ingin berpartisipasi dapat melayani sesuai dengan demokrasi,” jelasnya.
Disinggung mengenai kinerja Satgas Tambang Timah Ilegal, Pj. Gubernur mengatakan bahwa dapat dilihat aksi yang sudah dilakukan, berapa banyak tambang timah ilegal yang tersisa, dan ini merupakan hasil kerja sama dengan Polda, Polres, masyarakat dan pihak terkait lainnya.
