BERITA, BABELAKTUAL – Kementrian Kelautan dan Perikanan RI rekomendasikan pansus untuk segera berkoordinasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan IUP laut Beriga, Senin (21/10/24).
Hal ini dikatakan oleh Ketua Tim Kerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP RI Krisna Samudra kepada tim pansus Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah pada saat melakukan audiensi.
“Kami sarankan bapak/ibu untuk segera berkoordinasi dengan KPK RI bidang Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, semoga ada jalan keluar terbaik bagi kita semua,” ucap Krisna.
Menanggapi hal tersebut tim pansus sepakat akan menjadwalkan pertemuan dengan KPK RI secepatnya.
“Siap pak, terimakasih sarannya akan segera kami lakukan,” tegas Rina.
Sebelumnya pada saat audiensi, anggota pansus Rina Tarol meminta saran dan masukkan kepada KKP RI hal apa yang dapat dilakukan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk mencari jalan keluar terkait polemik rencana operasional penambangan oleh PT. Timah di laut Beriga.
“Kami di pansus ini sebenarnya ingin mencari jalan keluar baik bagi PT. Timah agar dapat terus berproduksi dan disisi lain nelayan kami juga tidak di rugikan,” tukas srikandi fraksi Golkar ini.
