BERITA, BABELAKTUAL – Upaya mengawal konstitusi terus bergejolak, berbagai sorakan dilontarkan oleh ratusan massa yang terdiri mahasiswa mahasiswa sejumlah perguruan tinggi dan masyarakat sipil di Titik Nol Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Ungkapan kekesalan dan kekecewaan ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbunyi ‘Jokowi Boneka Oligarki, Antek Kapitalis, Lawan, Lawan, Lawan’ serta ‘DPR Dewan Perwakilan Rakyat, Bubarkan, Bubarkan, Bangun Dewan Rakyat’.
Bukan tanpa sebab ratusan massa menyatakan ungkapan itu, pasalnya upaya revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan DPR kemarin, membuat seluruh elemen merasa oligarki melakukan keinginannya dengan semena-mena.
Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan UU Pilkada demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Aksi yang diinisiasi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Babel bersama-sama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi dan Organisasi Kelompok Pemasyarakatan (OKP), untuk merespon situasi nasional yang terjadi saat ini.
Hal ini diungkapkan Direktur Walhi Babel, M Subhan Hafis ketika dikonfirmasi Bangka-Pikiran-Rakyat disela-sela kegiatan aksi, pada Jum’at, 23 Agustus 2024, mengungkapkan bahwa pembegalan demokrasi oleh DPR itu menciderai nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.
“Badan Legislasi (Baleg) DPR menginisiasi RUU Pilkada yang sudah ditetapkan MK termasuk ambang batas pilkada, hal inilah yang meciderai demokrasi di Indonesia,” kata Hafis.
Lalu mengapa aksi baru dilakukan hari ini, sedangkan aksi seharusnya dilakukan Kamis, 22 Agustus 2024 kemarin di sejumlah daerah terkhusus Ibukota Jakarta.
“Kami perlu menyatukan persepsi diantara semua organisasi dan konsolidasi, sehingga baru dilakukan hari ini,” jelas Hafis.
Namun, ditegaskan Hafis, pihaknya akan terus mengawal setiap hal yang akan dilakukan DPR dan oligarki, maka dari itu Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung mengajukan tuntutan diantaranya:
1. Kawal putusan MK dan tolak RUU Pilkada
