BERITA, BABELAKTUAL – Manajemen ASDP cabang Bangka angkat bicara terkait adanya pemanfaatan jalur penyeberangan kapal feri yang dilakukan para sindikat mafia BBM subsidi dari jalur penyeberangan Pelabuhan Tanjung Api-api – Tanjung Kalian Mentok baru-baru ini.
Pihak ASDP berdalih seluruh pengelolaan operasional, pengaturan kendaraan hingga muatan yang diangkut di dalam kapal Roro menjadi tanggung jawab instansi lain dan berada di luar lingkup ASDP.
“Menanggapi pertanyaan rekan media, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan operasional Pelabuhan Tanjung Api-Api berada di bawah kewenangan instansi lain, sehingga pengaturan kendaraan dan muatan di pelabuhan tersebut tidak berada dalam lingkup ASDP,” ujar GM ASDP Cabang Bangka Agustinus Cahyo Upandika dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (19/11/2025) kemarin.
Ditegaskan Agustinus, ASDP mendukung penuh langkah aparat penegak hukum terkait dugaan pengangkutan BBM subsidi ilegal. Alalagi menurut mereka, proses penanganannya sepenuhnya menjadi kewenangan pihak berwenang.
Selain itu, dalam layanan penyeberangan, ASDP memastikan operasional berjalan sesuai prosedur keselamatan dan selalu berkoordinasi dengan regulator serta aparat apabila terdapat temuan atau indikasi pelanggaran.
“Pemeriksaan jenis muatan maupun kelengkapan dokumen kendaraan merupakan kewenangan regulator dan instansi terkait, bukan ASDP,” bebernya.
Diberitakan sebelumnya, pengungkapan kasus penimbunan 42.000 liter BBM subsidi PT. Bangka Perkasa Energy di Dusun Bukit Bangkadir, Desa Riding Panjang, Belinyu, Sabtu (15/11/2025) lalu menyingkap tabir modus operandi para pelaku.
Salah satunya dengan memanfaatkan jalur penyeberangan laut dari pelabuhan Tanjung Api-api – Tanjung Kalian Mentok.
Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah, membeberkan dua truk yang bermuatan puluhan ribu liter BBM ilegal tersebut berasal dari Provinsi Sumatra Selatan. Truk-truk tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa dan berangkat melalui jalur Pelabuhan Tanjung Api-api – Tanjung Kalian Mentok.
