Ketua DPRD Babel Bersama Kepala Kanwil DJPb Kompak Jalin Sinergitas.

PANGKALPINANG, babelaktual.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Herman Suhadi, inginkan keterlibatan dan kerjasama dalam pengelolaan keuangan negara terkhusus APBD di Babel dengan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Babel.

Hal ini diungkapkan oleh Herman saat menerima kunjungan silahturahmi Kepala Kanwil DJPb bersama rombongan diruang kerjanya, Selasa (21/02/23).

“Ada sesuatu yang mungkin nanti bisa kita share dan berbagi pemikiran secara bersama seperti halnya dalam rangka membahas APBD,” ujar Herman Suhadi.

Read More

Menurutnya, keterlibatan DJPb dianggap penting terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara. Seperti halnya pada saat pra pembahasan APBD, terutama tentang regulasi-regulasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah yang ada di Babel.

Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan DJPb Edih Mulyadi, ia menyatakan siap untuk menjalin koordinasi dan sinergi yang baik bersama DPRD Provinsi Kep. Babel ketika dibutuhkan. Terutama dalam hal tata kelola keuangan negara baik APBN ataupun APBD.

“Kami diminta oleh pimpinan untuk bisa menjembatani komunikasi dengan Daerah. Hal ini kami pikir perlu, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita share bersama teman-teman di DPRD,” ucap Edih.

Dijelaskannya, salah satu fungsi dari DJPb adalah perpanjangan tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mana tugasnya sebagai bendahara. Selain menyalurkan uang untuk negara baik untuk Kementerian/Satker-satker vertikal maupun Pemda, juga diamanahkan sebagai Finansial Advisor dengan memberikan Advice, Insight dan tantangan kepada Pemmda dalam hal tata kelola keuangan seperti APBD dan beberapa hal terkait dengan itu.

“Oleh karena itu bila teman-teman DPRD perlu pandangan ataupun masukan dari Kemenkeu sebagai referensi, kami siap,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa dalam 2 tahun terakhir selain memantau dana transfer ke daerah, DJPb juga diminta untuk memantau perkembangan perekonomian di daerah. Ada lima hal yang menjadi fokus perhatian kementrian keuangan yang juga merupakan peran DJPb sebagai regulasi ekonomi adalah kemiskinan ekstrim, stunting, ketahanan pangan, sanitasi dan mitigasi bencana.

“Salah satu yang menjadi konsen Kementrian Keuangan adalah permasalahan stunting yang ada di Provinsi Kep. Babel,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *