BANGKA SELATAN, babelaktual.com – Guna memastikan rencana kegiatan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang aman, nyaman, sesuai standart dan tepat sasaran. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung, Adet Mastur, SH, MH, bersama Komisi III DPRD Babel, melakukan peninjauan ruas jalan Provinsi di Desa Delas Kabupaten Bangka Selatan.
Kedatangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Babel, Adet Mastur, SH, MH, bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel Azwari Helmi, dan beberapa anggota komisi III antara lain, Rustamsyah, Ringgit Kecubung, Firmansyah Levi, Yoga Nursiwan, H Mulyadi, langsung disambut baik Kepala Desa Delas, Sukarto, Wakil Kades Yudhi Rudini beserta perangkat desa Delas serta masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Babel, Adet Mastur, SH, MH, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan Provinsi yang sesuai standart.
“DPRD turun kelapangan ingin melihat secara langsung kondisi reel dilapangan berkenaan dengan program dari pemprov Babel untuk menstandar kan Jalan, karena Jalan Provinsi itu, lebarnya harus 14 meter yang terbagi dari jalan tujuh meter, bahu jalan kiri kanan 1,5 meter serta ditambah bandar/trotoar kiri kanan 2 meter,” ujar Adet, di Desa Delas Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (02/08/2022).
Ditambahkannya, bahwa ada beberapa rute jalan di wilayah Kabupaten bangka selatan yang belum standar, salah satunya rute Jalan yang belum memenuhi standar jalan provinsi yakni rute dari Payung – Air Gegas dan Payung – Air Bara.
“Untuk memenuhi target tersebut terkadang terkendala nya belum adanya kesepakatan masyarakat, Karena masalah lokasi belum clean and clear. Namun jika masyarakat nya sudah setuju tidak ada permasalahan dilapangan, maka di tahun anggaran 2023 kita akan melakukan action pelebaran jalan ini,” paparnya.
Selain itu, katanya, pihaknya ingin memastikan kepada pemerintah desa Delas, apakah masyarakat sudah setuju apa belum jika dilakukan pelebaran jalan. Jadi jangan sampai ketika di tahun 2023 ketika sudah melakukan pekerjaan tetapi mendapatkan penolakan dari masyarakat, karena persoalan belum clean and clear masalah tanah dan bangunan yang terkena dampak akibat pelebaran jalan tersebut.