PANGKALPINANG, babelaktual.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) Herman Suhadi menyarankan, sebaiknya kepada pejabat atau para kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan ruang kepada wartawan atau media massa untuk mendapatkan sebuah informasi atau berita, bukan sebaliknya.
“Keterbukaan informasi ya, sebaiknya kita memberi ruang yang cukup lah untuk kawan-kawan media ini ketika ingin mencari informasi, di manapun tentang apapun. Karena tugas dari kawan-kawan pers ini kan sudah diatur oleh undang-undang yang juga merupakan pilar demokrasi,” ungkap Herman, Rabu (28/12/22).
Menurut Herman, media ini ingin mencari informasi tentang sesuatu hal, baik itu pembangunan atau apapun sehingga harus diberikan informasi itu, sehingga bisa tersampaikan ke masyarakat.
“Masyarakat juga ikut tahu tentang apa yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, saya pikir ya kita berbaik sangka. Karena mereka juga kawan-kawan akan melaksanakan tugas mereka sebagai insan pers yang dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.
Lanjutnya, disamping ada undang-undang Tentang Pers. Ada undang-undang tentang Keterbukaan Informasi, untuk itu harus bersinergi, sehingga apa yang terjadi, apa dilaksanakan di Bangka Belitung ini dapat diketahui oleh masyarakat.
“Kita sebagai penyelenggara pemerintahan di Babel ini, dapat diketahui oleh masyarakat secara utuh dan benar. Dan saran kami juga maaf, ada hal-hal lain kami juga sangat berharap agar kawan-kawan juga membuat segala sesuatu (berita) yang baik dan benar jadi seimbangkan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2019 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nampaknya tak berjalan sedemikian rupa di lapangan.
Pasalnya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas di lingkungan Pemprov Babel masih dinilai sulit untuk dikonfirmasi media massa untuk sebuah informasi.
(DN)
