Penulis : Rahmat Zulkarnain, S.P
(Aktivis Sosial Masyarakat Bangka Tengah)
PANGKALPINANG, babelaktual.com – Akhirnya pemerintah Indonesia dengan resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) per tanggal 3 september 2022 kemarin. Pemerintah berupaya mengendalikan harga BBM agar tidak naik namun dinilai gagal. Posisi pemerintah akan masuk pada dilema dengan kondisi perekonomian pada harga minyak dunia sulit ditebak. Pemberian subsidi pada pertalite dinilai dapat memukul anggaran APBN.
Pemerintah masih harus mengevaluasi soal harga BBM bersubsidi sebelum memutuskan akan menaikkan atau mempertahankan harga. Wacana kenaikkan harga BBM bersubsidi mengemuka karena kuota pertalite maupun biosolar diperkirakan habis pada Oktober 2022. Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 total mencapai Rp 502,4 triliun.
Sebelumnya berdasarkan laman resmi PT Pertamina (Persero) merilis bahwa Pertamina sempat menurunkan tiga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di seluruh provinsi pada, Kamis, 1 September 2022. Pertamina mengumumkan adanya penyesuaian harga pada tiga jenis BBM yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Tiga jenis BBM non subsidi yang mengalami penurunan tersebut yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Namun pada sabtu 3 september 2022 pemerintah kembali menyesuaikan dengan menaikkan harga BBM untuk seluruh Indonesia. Berdasarkan sumber dai CNBC Indonesia adapun harga BBM jenis pertalite naik dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter, solar naik dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter. Sementara Pertamax naik dari Rp. 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter
Dampak besar yang jika kenaikkan BBM ini terjadi, maka rakyatlah akan menjadi korban dari efek naiknya harga BBM. kenaikan harga BBM ini lebih banyak menimbulkan efek negatifnya seperti nantinya akan terjadi efek domino pada perekonomian Indonesia salah satu masalah besarnya yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi akibat imbas naiknya harga barang dan jasa dan inflasi pun akan terjadi dari dampak kenaikkan BBM.
Keputusan pemerintah dalam menaikkan BBM dinilai sangat berbahaya bagi daya beli masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi setelah pasca pandemi Covid-19. Kehidupan masyarakat belum stabil, kebutuhan semakin tinggi, kenaikkan BBM juga berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya yang membuat daya beli masyarakat lemah.
Saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, masyarakat menilai hanya beberapa wakil rakyat yang menyuarakan penolakan kenaikkan harga BBM, wakil rakyat lain justru mengambil jalan aman dengan diam, padahal gelombang penolakan pun semakin meluas ditanah air, gelombang penolakan pun diikuti dari masyarakat, para buruh, ojek online dan tidak terlepas dari elemen mahasiswa yang menuntut keras kepada pemerintah untuk tidak menaikkan BBM, para mahasiswa pun menuntut pemerintah untuk mengendalikkan harga barang-barang pokok, serta mendesak pemerintah untuk menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini belum memberi dampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM.
Belum lagi Inflasi terancam dibeberapa daerah di Indonesia akibat gejolak harga berbagai komoditas beberapa bulan terakhir. Jika diiringi dengan kenaikkan harga BBM maka sangat dikhawatirkan inflasi semakin tinggi yang dirasakan oleh masyarakat. karena bahan bakar merupakan unsur penting dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa terutama di bidang transportasi. Imbas dari kenaikan harga BBM juga menurunkan daya beli masyarakat.
Jika inflasi diakibatkan gejolak kenaikkan harga BBM dan kenaikkan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang tidak bisa diimbangi kenaikkan pendapatan masyarakat, patut kita waspadai atau menjadi lampu kuning buat pemerintah, ini sudah dipastikan dapat menekan daya beli masyarakat.
Inflasi yang yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan terakhir, terjadi karena kenaikkan harga beberapa komoditas diantaranya minyak goreng, hasil-hasil pertanian, serta tarif moda transportasi seperti kenaikkan tiket pesawat terbang.
Saat rakyat ingin bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi Covid 19, sementara pemerintah malah menaikkan harga BBM. Kenaikkan harga BBM dan pangan secara bersamaan akan berdampak pada bertambahnya jumlah orang miskin di tanah air. Sebaiknya pemerintah menahan diri untuk mengeluarkan anggaran untuk membangun proyek-proyek nasioanal yang belum berdampak langsung kepada rakyat, anggaran yang begitu besar sebaiknya dialihkan untuk membantu subsidi BBM, sehingga harga BBM tetap terjangkau di masyarakat.
Pertanyaannya, Apakah dengan kenaikkan harga BBM ini berimbang juga dengan pendapatan masyarakat?
Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan persoalan negara yang semakin rumit. Pemberdayaan ekonomi harus betul-betul dikedepankan,bantuan sosial sifatnya sementara, penurunan angka kemiskinan dengan mengandalkan bantuan itu hanya sifatnya semu. Sering terjadi bantuan sosial tidak tepat sasaran, dana bantuan diselewangkan, maka bantuan modal usaha yang dikucurkan harus disertai pembinaan agar usahanya pun terus berkembang. Jadi masyarakat lebih kuat, lebih mandiri, lebih berdaya sehingga anggaran yang tinggi bisa dialihkkan guna mengatasi inflasi yang terjadi.
Jika BBM ini naik, dan inflasi pun naik, maka rakyat pasti panik. (**)
